PENYIMPANGAN –
PENYIMPANGAN DEMOKRASI DARI DEMOKRASI PARLEMENTER HINGGA MASA REFORMASI
1.
Demokrasi
Parlementer (1945-1959)
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
pada demokrasi Parlementer antara lain :
a. Kehidupan politik dan
pemerintahan tidak stabil, sehingga
program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan
baik dan berkeseimbangan.
b. Sering bergantinya
pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan
c. Program
pembangunan dan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau
berkesinambungan.
d. Kedudukan
Negara berada dibawah DPR dan keberadaanya sangat bergantung dengan dukungan
DPR.
e. Terjadinya gerakan-gerakan separatis di bebagai region di
Indonesia, misalnya: DI/TII Kartosoewiryo, pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan
Kahar Muzzakar, terbentuknya Dewan Banteng, Dewan Gadjah, dll.
f. Pemerintahan parlementer tidak bisa stabil sebab senatiasa
dicoba untuk dijatuhkan oleh DPR dan akhirnya bubar, oleh sebab itulah banyak
Kabinet yang terbentuk hanya memiliki masa pemerintahan yang relatif singkat,
misalnya hanya 2 tahun, bahkan kurang dari 1 tahun.
2.
Demokrasi
Terpimpin (1959-1965)
Penyimpangan-penyimpangan
pada masa demokrasi terpimpin antara lain :
a. Pada tahun 1960 Presiden dengan
penetapan Presiden membubarkan DPR hasil pemilu pertama karena menolak untuk menyetujui
RAPBN yang diajukan Presiden.
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara telah mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini jelas bertentangan
dengan UUD 45 Bab III pasal 7.
c. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
dan Ketua Dewan Perwakilan rakyat Gotong Royong diangkat sebagai menteri. Tindakan ini
bertentangan dengan UUD 45, sebab kedudukan DPR selaku lembaga legislatif sejajar dengan kedudukan
Presiden selaku eksekutif. Dengan diangkatnya Ketua MPRS dan DPRGR sebagai menteri, di mana dalam
UUD 45 dinyatakan bahwa kedudukan menteri adalah sebagai pembantu Presiden, maka tindakan
tersebut secara terang-terangan telah merendahkan martabat lembaga legislatif.
d. Membuat Poros Jakarta Peking Pyong
Yang, jelas menyimpang dari Politik Luar Negeri RI yang bebas aktif.
3.
Demokrasi
Pancasila Era Orde Baru (1965-1998)
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
pada demokrasi pancasila era Orde baru antara
lain :
a. Penyelenggaraan
pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
b. Pengekangan
kebebasan berpolitik bagi pegewai negri sipil (PNS)
c. Kekuasaan
kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri / tidak independen karena para hakim
adalah anggota PNS Departemen Kehakiman.
d. Kurangnya
jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
e. Sistem kepartaian yang
tidak otonomi dan berat sebelah
f. Maraknya
praktik kolusi, korupsi dan nepotisme diberbagai bidang,
g. Menteri-menteri
dan gubernur diangkat menjadi anggota MPR
h. Organisasi
sosial dipegang/dipangku
oleh pejabat birokrasi
4.
Demokrasi
pada Era Reformasi (1998-sekarang)
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi
pada demokrasi era reformasi antara lain :
a. Sengketa
politik dan berdampak pada ketidaktenangan dan ketidakpastian akan stabilitas
kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Semakin
banyaknya tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti kasus
korupsi semakin marak.
c. Semakin
banyaknya tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.
d. kekerasan
dan pelanggaran hak azasi manusia semakin terbuka
e. Kemerosotan
atau menurunnya pendidikan moral bangsa Indonesia, hal tersebut dikarenakan
kebebasan dibuka lebar tanpa mengimbangi dengan adanya pengawasan.
Thanks gan infonya
BalasHapusJejak
Keripik Pasta
Master Naga
Tq
BalasHapusSiaap..1
BalasHapusTerima kasih telah membantu
BalasHapusSangat membantu teimakasih.. besok saya ada pts ppk, doakan ya semuajya
BalasHapusIyah sayang
BalasHapusMakasih
BalasHapusMakasi sayng...
BalasHapusTerima kasih banyak. Sangat membantu kami
BalasHapus